perekonomian bab.8
Nama : Helena Christy
Kelas : 1EB09
NPM : 23212372
Bab. 8
Macam-macam Kebijakan
Pemerintah tentang Sistem Ekonomi Indonesia
Kebijakan – kebijakan
Ekonomi Pemerintah
Kebijakan ekonomi adalah beberapa peraturan
atau batasan-batasan di bidang ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tujuan
dibuatnya kebijakan ekonomi adalah untuk meningkatkan taraf hidup atau tingkat
kesejahteraan masyarakat. Selain kebijakan ekonomi diperlukan juga kebijakan
nonekonmi, seperti kebijakan sosial yang menyangkut masalah pendidikan dan
kesehatan. Kebijakan ekonomi dibagi menjadi 3 macam, yaitu :
·
Kebijakan ekonomi mikro, adalah kebijakan pemerintah yang
ditujukan pada semua perusahaan tanpa melihat jenis kegiatan yang dilakukan
perusahaan tersebut.
·
Kebijakan ekonomi meso, adalah kebijakan ekonomi yang
khusus ditujukan pada wilayah tertentu atau pada sektor-sektor tertentu.
·
Kebijakan ekonomi makro, ialah kebijakan ekonomi yang
mencakup semua aspek ekonomi pada tingkat nasional (agregat). Oleh sebab itu,
kebijakan ini bisa mempengaruhi atau bahkan membuat kebijakan meso dan
kebijakan mikro menjadi lebih atau kurang efektif. Maka dari itu saya akan
membahas lebih dalam mengenai kebijakan ekonomi makro.
Ada beberapa macam contoh kebijakan ekonomi makro,
diantaranya :
v
Kebijakan Moneter
Tujuan utama kebijakan ekonomi moneter
adalah untuk menjaga stabilitas harga di dalam negeri dan nilai tukar rupiah
terhadap mata uang asing, khususnya dolar AS. Dengan demikian kebijakan ini
juga dapat menjaga keseimbangan neraca pembayaran melalui perubahan nilai kurs
rupiah yang terkendali bisa dicapai. Kebijakan ekonomi moneter dilakukan
terutama melalui operasi pasar terbuka, penentuan mengenai cadangan wajib
minimum dan batas maksimum pemberian kredit bagi sektor perbankan, dan
perubahan tingkat suku bunga diskonto. Selain itu ada juga kebijakan moneter
yang sering digunakan oleh Bank Indonesia untuk mengimbangi perubahan
likuiditas perekonomian adalah dengan cara memperjual-belikan surat berharga
SBI dan SBPU. Efektifitas kebijakan moneter yang kontraksi ini untuk meredam
laju pertumbuhan tingkat inflasi melalui pengendalian jumlah uang beredar di
dalam ekonomi tergantung pada respon masyarakat dan dunia usaha, baik di sektor
riil maupun di sektor keuangan.
v
Kebijakan Fiskal
Dalam usaha mengurangi tingkat inflasi yang
cenderung meningkat terus, selain mengeluarkan kebijakan moneter yang sifatnya
kontraksi, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan fiskal yang nonekspansif.
Efektifitas kebijakan fiskal ini sangat tergantung dari reaksi masyarakat dan dunia
usaha terhadap kenaikan tarif pajak pendapatan dan penghasilan atau penjualan.
Selain itu tergantung pada jenis pajak yang diprioritaskan serta besarnya
peningkatan penghasilan pajak dan besarnya pengurangan pengeluaran pemerintah.
Jenis pajak yang sangat tepat digunakan sebagai instrumen untuk meredam laju
peningkatan inflasi, dengan cara mengurangi pertumbuhan permintaan agregat,
adalah pajak penghasilan dengan sistem progresif.
v
Kebijakan Perdagangan Luar Negeri
Kebijakan perdagangan luar negeri telah
mengalami 2 strategi yang sangat berbeda, strategi pertama substitusi impor.
Pada awalnya Indonesia cenderung memproduksi semua jenis barang yang selama ini
diimpor tanpa memperhitungkan apakah Indonesia memiliki keunggulan komparatif
atau tidak untuk setiap jenis barang yang akan dibuat sendiri di dalam negeri.
Kebijakan ini dilaksanakan dengan cara pemerintah memberi perlindungan dengan
tarif yang tinggi, hambatan-hambatan nontarif, subsidi, dan fasilitas kemudahan
lainnya terhadap sejumlah industri di dalam negeri yang diberi tugas untuk
memproduksi barang-barang impor. Pada pertengahan tahun 1980-an, ternyata
setelah harga minyak di pasar internasional merosot dengan tajam, akhirnya
pemerintah mengubah kebjakan perdagangan luar negerinya menjadi kebijakan
promosi ekspor non migas, khususnya barang-barang industri. Efektifitas
kebijakan perdagangan luar negeri untuk meningkatkan daya saing ekspor
Indonesia, khususnya barang-barang manufaktur dan sekaligus mengurangi defisit
atau meningkatkan surplus, sangat tergantung pada dua hal utama. Pertama isi
paket deregulasi selama ini dan yang akan dikeluarkan di sektor perdagangan
luar negeri. Kedua, harmonisasi antara kebijakan perdagangan luar negeri dan
kebijakan makro lainnya, terutama kebijakan moneter, kebijakan fiskal,
kebijakan investasi, kebijakan jetenagakerjaan, dan kebijakan industri.
Komentar
Posting Komentar